Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembahasan dan evaluasi Penyelesaian Aset Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Ruang Huyula Kantor Gubernur yang dibuka oleh Sekda dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, dihadiri oleh…
Setelah melalui pembahasan tingkat I antara pansus DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Ranperda tentang PDRD telah ditetapkan oleh DPRD dan Gubernur melalui Rapat Paripurna DPRD Tingkat II. Selanjutnya Ranperda tersbut akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kamanterian Keuangan…
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI GORONTALO MENGUCAPKAN DIRGAHAYU TENTARA NASIONAL INDONESIA KE-78 5 OKTOBER 1945 – 5 OKROBER 2023
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI GORONTALO MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BATIK NASIONAL 2 OKTOBER 2023
Empat Ranperda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yakni Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didaerah yang merupakan usulan Legislatif dan Ranperda tentang RTRW dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Usulan…
Dalam rangka penyeberluasan infromasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo, yang dapat di unduh pada link berikut :
Propemperda Provinsi Gorontalo telah ditetapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 16/DPRD/IX/2022 Tanggal 19 September 2022. Dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan Program Pembentukan Perda Tahun 2023 sebanyak 13 Ranperda yang terdiri dari…
0
