Gorontalo,– Dalam rangka tahap lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Gorontalo tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo menggelar rapat lanjutan dalam rangka membahas beberapa pasal dalam Ranperda tersebut yang merupakan hasil analisis dari…
GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menggelar Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, bertempat di Aula Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (12/10/2026). Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini…
Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah bersama jajaran melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi strategis ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo, pada Selasa 29 Kunjungan ini untuk menjajaki kerja sama erat antara Kanwil…
Gorontalo,– Dalam rangka menyelaraskan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi menggelar rapat pembahasan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Gorontalo tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Rapat…
GORONTALO – Dalam rangka menghasilkan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo menugaskan seluruh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk mengikuti acara Forum Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan…
GORONTALO — Proses pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Djalaluddin Gorontalo mulai memasuki tahapan pengumpulan dan verifikasi data kepemilikan lahan. Tahapan tersebut dibahas dalam rapat pengumpulan data alas hak, penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), serta verifikasi kesesuaian lokasi dan pemanfaatan…
JAKARTA, 15 September 2026 – Dalam rangka memastikan keberlangsungan pelayanan publik dan menjaga aset negara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Lintas Instansi yang diselenggarakan pada Senin hingga…
Limboto – Sebagai wujud komitmen dalam mengawal, memantau, serta memastikan setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, perwakilan instansi secara resmi telah melaksanakan perjalanan dinas untuk menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan Perkara Perdata Nomor 3 di Pengadilan Negeri…
Gorontalo – Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo turut memeriahkan Event Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) Tahun 2026 yang digelar pada hari Sabtu (12/09/2026) bertempat di Jalan John Ario KAtili, eks Jalan Andalas.. Keikutsertaan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo tidak sekedar menampilkan…
Kabupaten Gorontalo – Dalam rangka rencana persiapan pengembangan Bandara Djalaludin Gorontalo, pada hari Senin (7/9/2026) Plt. Kepala Biro hukum Setda Provinsi Gorontalo, Yulin D. Limonu, S.H., M.H menghadiri Rapat Pelaksanaan Identifikasi Lahan Pengadaan Tanah Pengembangan Bandara Djalaludin Gorontalo bertempat di…
Gorontalo – Bertempat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo pada hari Rabu (3/9), Tim Evaluasi Rancangan APBD menyelenggarakan Rapat Evaluasi dengan agenda Pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Hadir dalam kegiatan rapat, yaitu Kepala Badan Keuangan dan…
Limboto, 1 September 2026 — Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadiri persidangan Perkara Perdata Nomor 3 Lbo di Pengadilan Negeri Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (1/9/2026). Kehadiran Tim Kuasa Hukum Pemprov Gorontalo yang terdiri Plt. Kepala Biro Hukum, Analis Hukum,…
Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo terus mematangkan persiapan dalam menghadapi proses persidangan perkara perdata Nomor 3 yang saat ini berproses di Pengadilan Negeri Limboto. Sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan perkara berjalan secara…
Maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol mengundang banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Minuman beralkohol relatif mudah ditemukan, bahkan tidak jarang diperjualbelikan di kios kecil di tengah-tengah permukiman padat penduduk. Hampir semua kalangan usia termasuk anak remaja atau…
Dalam rangka memperkuat tata kelola dokumentasi hukum yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan…
Bertempat diruang Rapat Biro Hukum Setda (24/7/2026) Plt. Kepala Biro Hukum didampingi Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota beserta Pejabat Fungsional Perancang Perundang-Undangan, menerima kunjungan Kerja DPRD Kab. Pohuwato. Kunjungan kerja DPRD Kab. Pohuwato ke Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dalam…
Pembahasan rancangan peraturan Gubernur tentang Tarif layanan pada Badan Layanan Umum daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, digelar biro hukum bertempat di manacafe (Rabu.23/07/26) Rapat dihadiri utusan dari Inspektorat Provinsi Gorontalo, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan dan Aset Daerah…
Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Biro Hukum didampigi Kepala Tata Usaha dan Tim Penasehat Hukum menghadiri Penyelesaian Sengketa Lahan TPU yang digelar oleh Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR beserta Jajaran, Tim Biro Hukum dan…
Kegiatan yang digelar pada senin, 21/07/2026 di ruang Rapat DPRD Provinsi Gorontalo dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menjadi moment biro hukum untuk memaparkan rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2027 dihadapan Komisi I DPRD…
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aktivitas bisnis diwilayah Provinsi Gorontalo. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Aksi Bisnis dan HAM Provinsi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (6/11).…
0
